Minggu, 11 Maret 2012

Dukung WTP, Pemprov Gelar Bimtek SIMDA-BMD Versi 2.0.0.0

Pemprov Kaltim  dengan difasilitasi BPKP Perwakilan Kaltim, Senin (24/10), melaksanakan  Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistim Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Versi 2.0  di  Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.  Bimtek  tiga hari  ini dibuka oleh Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak  yang diwakili  Asisten Administrasi Umum Setprov,  HM Aswin.
Bimtek SIMDA-BMD  ini  diikuti 200 peserta  yang terdiri  para  Kepala  dan Sekretaris SKPD,  para pengurus barang pada SKPD di lingkup Kaltim, khususnya para operator aplikasi SIMDA-BMD.  Pelaksanaan Bimtek ini menghadirkan dua narasumber, yakni Mardianto Arief (Auditor Ahli BPKP Perwakilan Kaltim) dan Marius dari Perwakilan BPK Pusat, dengan moderator  M Sa’duddin  dari Inspektorat Kaltim.
Gubernur  Kaltim  sendiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan Aswin  menyatakan, pelaksanaan  Bimtek ini sebagai upaya menyeragamkan langkah dan tindakan  dalam pengelolaan barang sesuai peraturan perundang-undangan.  Langkah  ini  guna mendorong terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara baik, akurat dan dapat diandalkan melalui sistem pengelolaan berbasis teknologi  informasi. 
“Bimtek  ini adalah salah satu tindak lanjut dari upaya meningkatkan kualitas opini penilaiaan BPK dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian)  menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana yang  saya canangkan. Sebab,  hasil pemeriksaan BPK terindikasi masih terdapat kelemahan  pengelolaan aset atau barang milik daerah dil ingkup Pemprov Kaltim,”  ujarnya seperti  ditirukan Aswin.
Gubernur menyebut,  tugas dan tanggung jawab pemerintah semakin hari kian beragam dan kompleks, sehingga  jajaran pemerintah daerah harus  menertibkan dan menyempurnakan berbagai hal,  termasuk pengelolaan barang milik daerah.  Karena itu,  pengelolaan barang  harus dijalankan dengan benar dan profesional  di masing-masing unit kerja.
Menurut Gubernur,   saat ini masih banyak permasalahan di bidang pengelolaan barang milik daerah yang belum terselesaikan.  Bahkan,  dikhawatirkan  menghambat perwujudan tertib administrasi pengelolaan barang daerah  sebagai  upaya mendapatkan opini WTP.  Karena itu, melalui Bimtek  ini diharapkan dapat  memberikan informasi,  pengetahuan dan  keterampilan  peserta,  karena pelaksanaannya  diisi dengan interaksi antarpeserta guna mencari solusi terbaik terhadap permasalahan.  
“ Bimtek ini penting dan sangat strategis guna  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan barang milik daerah.  Sebab,   tanpa dilakukan duduk bersama untuk  mendiskusikan permasalahan yang mengglobal dan kompleks, maka   perwujudan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan akan sukar diraih,” tandasnya.
Sementara  Ketua Panpel Bimtek, H  Fathul Halim  menyebut,  pertemuan ini menjadi  momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pihak terkait untuk menindak lanjuti amanah atau komitmen Gubernur  yang ingin ada perbaikan kinerja di bidang pengelolaan barang milik daerah. “Intinya,  ya itu tadi agar dapat mendukung upaya memperbaiki opini BPK terhadap laporan keuangan yang tadinya WDP  menjadi WTP,” ujarnya.
Menurut dia,  penyelenggaraan Bimtek  sebagai upaya  pengembangan wawasan bagi pengurus barang yang  nantinya akan ditindaklanjuti dengan  orientasi lapangan ke  Jawa Timur. Pertimbangannya, Pemprov  Jatim  selain memiliki aset-aset yang tersebar dan  memiliki aset-aset eks  likuidasi Kanwil yang jumlahnya  cukup banyak, juga karena beberapa kabupaten/kotanya   berhasil memperoleh opini WTP dalam laporan pengelolaan keuangan.