Pemprov Kaltim dengan difasilitasi BPKP Perwakilan Kaltim, Senin (24/10), melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistim Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Versi 2.0 di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Bimtek tiga hari ini dibuka oleh Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setprov, HM Aswin.
Bimtek SIMDA-BMD ini diikuti 200 peserta yang terdiri para Kepala dan Sekretaris SKPD, para pengurus barang pada SKPD di lingkup Kaltim, khususnya para operator aplikasi SIMDA-BMD. Pelaksanaan Bimtek ini menghadirkan dua narasumber, yakni Mardianto Arief (Auditor Ahli BPKP Perwakilan Kaltim) dan Marius dari Perwakilan BPK Pusat, dengan moderator M Sa’duddin dari Inspektorat Kaltim.
Gubernur Kaltim sendiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan Aswin menyatakan, pelaksanaan Bimtek ini sebagai upaya menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini guna mendorong terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara baik, akurat dan dapat diandalkan melalui sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi.
“Bimtek ini adalah salah satu tindak lanjut dari upaya meningkatkan kualitas opini penilaiaan BPK dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana yang saya canangkan. Sebab, hasil pemeriksaan BPK terindikasi masih terdapat kelemahan pengelolaan aset atau barang milik daerah dil ingkup Pemprov Kaltim,” ujarnya seperti ditirukan Aswin.
Gubernur menyebut, tugas dan tanggung jawab pemerintah semakin hari kian beragam dan kompleks, sehingga jajaran pemerintah daerah harus menertibkan dan menyempurnakan berbagai hal, termasuk pengelolaan barang milik daerah. Karena itu, pengelolaan barang harus dijalankan dengan benar dan profesional di masing-masing unit kerja.
Menurut Gubernur, saat ini masih banyak permasalahan di bidang pengelolaan barang milik daerah yang belum terselesaikan. Bahkan, dikhawatirkan menghambat perwujudan tertib administrasi pengelolaan barang daerah sebagai upaya mendapatkan opini WTP. Karena itu, melalui Bimtek ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan peserta, karena pelaksanaannya diisi dengan interaksi antarpeserta guna mencari solusi terbaik terhadap permasalahan.
“ Bimtek ini penting dan sangat strategis guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Sebab, tanpa dilakukan duduk bersama untuk mendiskusikan permasalahan yang mengglobal dan kompleks, maka perwujudan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan akan sukar diraih,” tandasnya.
Sementara Ketua Panpel Bimtek, H Fathul Halim menyebut, pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pihak terkait untuk menindak lanjuti amanah atau komitmen Gubernur yang ingin ada perbaikan kinerja di bidang pengelolaan barang milik daerah. “Intinya, ya itu tadi agar dapat mendukung upaya memperbaiki opini BPK terhadap laporan keuangan yang tadinya WDP menjadi WTP,” ujarnya.
Menurut dia, penyelenggaraan Bimtek sebagai upaya pengembangan wawasan bagi pengurus barang yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan orientasi lapangan ke Jawa Timur. Pertimbangannya, Pemprov Jatim selain memiliki aset-aset yang tersebar dan memiliki aset-aset eks likuidasi Kanwil yang jumlahnya cukup banyak, juga karena beberapa kabupaten/kotanya berhasil memperoleh opini WTP dalam laporan pengelolaan keuangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar